PEMERINTAH JANGAN KAMBING HITAMKAN PEDAGANG

DPW IKAPPI JATIM. Baru-baru ini, banyak di pasar ditemukan bahwa beberapa kemasan minyak goreng merek Minyak Kita yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya berisi sekitar 750-800 mililiter.

Dalam kasus Minyak kita ketua dpw ikappi jatim menyoroti statement dari kemendag, dimana minyak kita yang seharusnya dikemas 1 liter namun ditemukan hanya berisi 750–800 ml.

"Susilo menyebutkan bahwa para pedagang sendiri jangan di kambing hitamkan atau dianggap sebagai pelaku utama dalam keadaan masalah ini" ini Minyak Subsidi Lho. 
Di sisi lain, Heru pelaku usaha toko kelontong di pasar sepanjang mengeluhkan bahwa kami pedagang yang hanya memperoleh selisih keuntungan kecil, sebaiknya jangan ditindak secara langsung dan jangan di intimidasi. 

Kondisi ini membuat para pedagang merasa khawatir dan kecewa. Mereka merasa seperti ditipu oleh produsen karena takaran yang tidak sesuai dan harga yang tidak stabil. Beberapa pedagang bahkan menghentikan penjualan MinyakKita kemasan botol 1 liter dan beralih menjual kemasan lain yang lebih sesuai takar.

Menurut keterangan dari pihak kementerian, pengawasan telah dilakukan dan temuan tersebut mengarah kepada produsen yang melakukan kekeliruan atau bahkan penipuan dalam pengemasan. Selain itu, harga jual Minyak Kita di pasaran juga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter. Beberapa pedagang menjualnya hingga Rp19.000 per liter.

Mereka (Pedagang) hanya butuh dihimbau dan di edukasi untuk tetap menjual minyak tersebut sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). ucap Susilo.

Ketua IKAPPI JATIM berharap Dinas perdagangan setempat pun memiliki wewenang untuk menarik produk tersebut dari produsen guna menjaga perlindungan konsumen serta kestabilan harga dan pasokan bahan pokok di bulan suci ramadhan dan Idul Fitri 2025, serta fokus penegakan hukum diarahkan pada produsen yang memproduksi kemasan yang tidak sesuai standar melalui satgas pangan, Jika produk minyak kita dengan takaran kurang dari 1 liter telah terbukti diedar kan di pasar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SEMARAK GREBEK PASAR RAKYAT SIDODADI CANDI SIDOARJO

Gambar
Sidoarjo, 16 Juni 2025 — Suasana Pasar Baru Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Resmikan Pembukaan PKL dan Kukuhkan Pengurus Unit Kerja IKAPPI Pasar Baru Sidodadi pagi ini penuh semangat dan antusiasme.  Dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas jejaring pelaku usaha mikro, kegiatan "Grebek Pasar Rakyat Sidodadi" resmi digelar. Kegiatan ini menjadi momentum penting dengan dibukanya secara resmi area PKL (Pedagang Kaki Lima) serta pengukuhan anggota pengurus Unit Kerja IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) di Pasar Baru Sidodadi. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur, Agus Susilo, dan DPD IKAPPI kab Sidoarjo serta turut dihadiri oleh pihak mpstore utusan kemenkop ukm dan Kepala Desa Sidodadi, yang memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan dan pembentukan struktur organisasi pedagang di pasar tersebut. Dalam sambutannya, Agus Susilo menekankan pentingnya sinergi antara pedagang, pemerintah kabupaten...
Baca selengkapnya

IKAPPI Jatim Desak Audit dan Penindakan Tegas Terhadap Masalah Distribusi Beras SPHP di Daerah

Gambar
Surabaya, 2 Agustus 2025. Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur, Agus Susilo, S.Pd, hadir dalam pertemuan resmi bersama BULOG Kantor Wilayah Jawa Timur Pada hari Kamis, 1 Agustus 2025,. Dalam pertemuan tersebut, Susilo menyampaikan secara langsung bahwa apa yang disampaikan dalam forum tidak sesuai dengan realita di lapangan. “Kami minta BULOG segera melakukan audit internal dan pengawasan yang nyata. Di forum bicara mutu baik, tapi di pasar masyarakat menerima beras tidak layak konsumsi. Ini fakta!” tegas Susilo. DPW IKAPPI Jatim menemukan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari beras SPHP yang berkualitas buruk (berkutu, menir, bau apek), hingga tidak terserapnya stok secara maksimal — khususnya di bulan Juli 2025 yang realisasi distribusinya hanya di bawah 200 ton. Kondisi ini memicu krisis kepercayaan masyarakat dan pedagang terhadap program pangan resmi pemerintah. “Ini bukan hanya soal distribusi. Ini soal kepercayaan rakyat. Kalau berasnya tidak layak, pedagang dirugikan, m...
Baca selengkapnya

IKAPPI JATIM GERAM KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Gambar
Gresik – Ketua IKAPPI Jawa Timur, Susilo, menyampaikan kritik pedas terhadap Pemerintah Kabupaten Gresik terkait maraknya PKL liar yang menjamur di trotoar depan Pasar Gresik dan Pasar Baru Gresik. “Jika pemerintah membiarkan trotoar dijadikan pasar ilegal, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap pedagang kecil yang taat aturan,” ujar Susilo. Pedagang resmi dirugikan secara ekonomi karena pembeli lebih memilih berbelanja di area luar pasar yang tidak tertib. Mereka juga tetap diwajibkan membayar retribusi, sedangkan PKL liar bebas berjualan di area strategis tanpa kontribusi dan pengawasan. IKAPPI Jatim mendesak: - Penertiban segera oleh Satpol PP dan Dinas Pasar - Evaluasi pejabat terkait - Libatkan organisasi pedagang dalam pengambilan kebijakan “Kalau Pemkab Gresik tidak mau turun tangan, bagaimana nasib pedagang yang resmi" tutupnya.
Baca selengkapnya