SEMARAK GREBEK PASAR RAKYAT SIDODADI CANDI SIDOARJO

Sidoarjo, 16 Juni 2025 — Suasana Pasar Baru Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Resmikan Pembukaan PKL dan Kukuhkan Pengurus Unit Kerja IKAPPI Pasar Baru Sidodadi pagi ini penuh semangat dan antusiasme. 

Dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas jejaring pelaku usaha mikro, kegiatan "Grebek Pasar Rakyat Sidodadi" resmi digelar. Kegiatan ini menjadi momentum penting dengan dibukanya secara resmi area PKL (Pedagang Kaki Lima) serta pengukuhan anggota pengurus Unit Kerja IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) di Pasar Baru Sidodadi.

Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur, Agus Susilo, dan DPD IKAPPI kab Sidoarjo serta turut dihadiri oleh pihak mpstore utusan kemenkop ukm dan Kepala Desa Sidodadi, yang memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan dan pembentukan struktur organisasi pedagang di pasar tersebut.
Dalam sambutannya, Agus Susilo menekankan pentingnya sinergi antara pedagang, pemerintah kabupaten dan desa, serta organisasi pasar dalam menghadapi tantangan ekonomi. “Pengukuhan Unit Kerja IKAPPI ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah nyata untuk memperkuat posisi pedagang pasar dalam sistem ekonomi lokal dan menghadirkan pasar yang lebih tertib, maju, dan modern,” ujarnya.

Kepala Desa Sidodadi Hj. Peni Setyotutik juga turut memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini. Dalam pesannya, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Sidodadi siap mendukung penguatan pasar rakyat sebagai pusat ekonomi desa yang inklusif. “Semoga kolaborasi ini membawa manfaat untuk semua warga dan pelaku usaha di Sidodadi,” tuturnya.
Selain pengukuhan, acara Grebek Pasar Rakyat Sidodadi juga diramaikan dengan bazar UMKM, pertunjukan seni lokal, serta sosialisasi program Digitalisasi Pasar Berbasis AI yang menjadi bagian dari kerja sama strategis antara IKAPPI Jawa Timur, Kementerian Koperasi dan UKM, serta MPStore.

Ketua DPUK IKAPPI Sidodadi Rudiyono juga  memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini. Dalam pesannya, ia menyampaikan sangat bangga sekali dan siap mendukung penguatan pasar rakyat sebagai pusat ekonomi desa yang inklusif. “Semoga kolaborasi ikappi dan forsip membawa manfaat untuk semua warga dan pelaku usaha di Sidodadi,” tuturnya.
Kegiatan ini disambut dengan penuh antusias oleh para pedagang dan masyarakat sekitar. Harapannya, keberadaan Unit Kerja IKAPPI di Pasar Baru Sidodadi akan membawa perubahan positif dalam pengelolaan, pendampingan usaha, dan pemberdayaan pedagang lokal ke arah yang lebih profesional dan berdaya saing.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

IKAPPI Jatim Desak Audit dan Penindakan Tegas Terhadap Masalah Distribusi Beras SPHP di Daerah

Gambar
Surabaya, 2 Agustus 2025. Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur, Agus Susilo, S.Pd, hadir dalam pertemuan resmi bersama BULOG Kantor Wilayah Jawa Timur Pada hari Kamis, 1 Agustus 2025,. Dalam pertemuan tersebut, Susilo menyampaikan secara langsung bahwa apa yang disampaikan dalam forum tidak sesuai dengan realita di lapangan. “Kami minta BULOG segera melakukan audit internal dan pengawasan yang nyata. Di forum bicara mutu baik, tapi di pasar masyarakat menerima beras tidak layak konsumsi. Ini fakta!” tegas Susilo. DPW IKAPPI Jatim menemukan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari beras SPHP yang berkualitas buruk (berkutu, menir, bau apek), hingga tidak terserapnya stok secara maksimal — khususnya di bulan Juli 2025 yang realisasi distribusinya hanya di bawah 200 ton. Kondisi ini memicu krisis kepercayaan masyarakat dan pedagang terhadap program pangan resmi pemerintah. “Ini bukan hanya soal distribusi. Ini soal kepercayaan rakyat. Kalau berasnya tidak layak, pedagang dirugikan, m...
Baca selengkapnya

IKAPPI JATIM GERAM KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Gambar
Gresik – Ketua IKAPPI Jawa Timur, Susilo, menyampaikan kritik pedas terhadap Pemerintah Kabupaten Gresik terkait maraknya PKL liar yang menjamur di trotoar depan Pasar Gresik dan Pasar Baru Gresik. “Jika pemerintah membiarkan trotoar dijadikan pasar ilegal, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap pedagang kecil yang taat aturan,” ujar Susilo. Pedagang resmi dirugikan secara ekonomi karena pembeli lebih memilih berbelanja di area luar pasar yang tidak tertib. Mereka juga tetap diwajibkan membayar retribusi, sedangkan PKL liar bebas berjualan di area strategis tanpa kontribusi dan pengawasan. IKAPPI Jatim mendesak: - Penertiban segera oleh Satpol PP dan Dinas Pasar - Evaluasi pejabat terkait - Libatkan organisasi pedagang dalam pengambilan kebijakan “Kalau Pemkab Gresik tidak mau turun tangan, bagaimana nasib pedagang yang resmi" tutupnya.
Baca selengkapnya