SOSIALISASI SESI PERTAMA ANGGOTA IPPMI SANGAT ANTUSIAS DENGAN BANYAK PROGRAM IKAPPI

Sidoarjo IKAPPI - Sinergitas IKAPPI dengan program BPJSKetenagakerjaan terkait BPJSTK BPU dan BTN terkait Kredit Perumahan Rakyat (KPR), IKAPPI mengundang antusias para pedagang yang terbentuk dalam lembaga Ikatan Pedagang Pasar Masyarakat Indonesia (IPPMI) yang berjumlah kurang lebih 250 anggota dengan acara sosialisasi di Sidoarjo, Sabtu 26  November 2022.

Sosialisasi tentang kesadaran para pedagang akan pentingnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi Non Penerima Upah. Selain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) fasilitas lain yang diberikan BPJSTK ada Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Seperti yang dikatakan narasumber BPJSTK Cabang Sidoarjo, " BPJSTK memberikan fasilitas JKK dan JKM dengan iuran 16.800 perbulan, dan apabila ingin menambah tabungan untuk JHT hanya 36.800/ bulan, sangat terjangkau bukan?", papar Hani Wicaksono

70 peserta yang hadir dalam sesi pertama forum tersebut juga mengajukan tanya jawab terkait fasilitas lain BPJSTK antara lain bagaimana cara klaim JHT, fasilitas kelas Rumah Sakit dan banyak hal lagi. 

Selain program BPJSTK, BTN juga merangkul IKAPPI untuk program Kredit Perumahan Rakyat untuk pedagang. Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah untuk membeli rumah. Salah satu bank yang menawarkan fasilitas KPR subdisi adalah Bank Tabungan Negara (BTN).
" Program KPR yang kita berikan akan memberikan kemudahan proses dan memberikan subsidi sebesar 40 juta sebagai bantuan dana BP2BT kepada anggota IKAPPI yang mengajukan KPR", tutur Rahel, narasumber dari BTN Cabang Mojokerto.

Kemudahan fasilitas baik dari BPJSTK dan KPR , seperti yang disampaikan Ketua DPW IKAPPI Jatim bahwa IKAPPI juga memfasilitasi semua pelaku usaha kecil untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). 
" Bagi yang mendaftarkan BPJSTK akan mendapatkan free iuran 1 bulan pertama, dan mendapatkan fasilitas pembuatan NIB tanpa dipungut biaya, saya upayakan agar para pedagang mendapatkan fasilitas jaminan sosial dan kesejahteraan rumah subsidi sebesar 40 juta rupiah, dan saya tetap akan memperjuangkan bantuan bantuan Untuk pedagang baik Pasar atau PKL yakni bersinergi pihak pihak yang terkait", tutur Agus Susilo, Ketua DPW IKAPPI JATIM



(Red IKAPPI JATIM)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SEMARAK GREBEK PASAR RAKYAT SIDODADI CANDI SIDOARJO

Gambar
Sidoarjo, 16 Juni 2025 — Suasana Pasar Baru Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Resmikan Pembukaan PKL dan Kukuhkan Pengurus Unit Kerja IKAPPI Pasar Baru Sidodadi pagi ini penuh semangat dan antusiasme.  Dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas jejaring pelaku usaha mikro, kegiatan "Grebek Pasar Rakyat Sidodadi" resmi digelar. Kegiatan ini menjadi momentum penting dengan dibukanya secara resmi area PKL (Pedagang Kaki Lima) serta pengukuhan anggota pengurus Unit Kerja IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) di Pasar Baru Sidodadi. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur, Agus Susilo, dan DPD IKAPPI kab Sidoarjo serta turut dihadiri oleh pihak mpstore utusan kemenkop ukm dan Kepala Desa Sidodadi, yang memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan dan pembentukan struktur organisasi pedagang di pasar tersebut. Dalam sambutannya, Agus Susilo menekankan pentingnya sinergi antara pedagang, pemerintah kabupaten...
Baca selengkapnya

IKAPPI Jatim Desak Audit dan Penindakan Tegas Terhadap Masalah Distribusi Beras SPHP di Daerah

Gambar
Surabaya, 2 Agustus 2025. Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur, Agus Susilo, S.Pd, hadir dalam pertemuan resmi bersama BULOG Kantor Wilayah Jawa Timur Pada hari Kamis, 1 Agustus 2025,. Dalam pertemuan tersebut, Susilo menyampaikan secara langsung bahwa apa yang disampaikan dalam forum tidak sesuai dengan realita di lapangan. “Kami minta BULOG segera melakukan audit internal dan pengawasan yang nyata. Di forum bicara mutu baik, tapi di pasar masyarakat menerima beras tidak layak konsumsi. Ini fakta!” tegas Susilo. DPW IKAPPI Jatim menemukan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari beras SPHP yang berkualitas buruk (berkutu, menir, bau apek), hingga tidak terserapnya stok secara maksimal — khususnya di bulan Juli 2025 yang realisasi distribusinya hanya di bawah 200 ton. Kondisi ini memicu krisis kepercayaan masyarakat dan pedagang terhadap program pangan resmi pemerintah. “Ini bukan hanya soal distribusi. Ini soal kepercayaan rakyat. Kalau berasnya tidak layak, pedagang dirugikan, m...
Baca selengkapnya

IKAPPI JATIM GERAM KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Gambar
Gresik – Ketua IKAPPI Jawa Timur, Susilo, menyampaikan kritik pedas terhadap Pemerintah Kabupaten Gresik terkait maraknya PKL liar yang menjamur di trotoar depan Pasar Gresik dan Pasar Baru Gresik. “Jika pemerintah membiarkan trotoar dijadikan pasar ilegal, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap pedagang kecil yang taat aturan,” ujar Susilo. Pedagang resmi dirugikan secara ekonomi karena pembeli lebih memilih berbelanja di area luar pasar yang tidak tertib. Mereka juga tetap diwajibkan membayar retribusi, sedangkan PKL liar bebas berjualan di area strategis tanpa kontribusi dan pengawasan. IKAPPI Jatim mendesak: - Penertiban segera oleh Satpol PP dan Dinas Pasar - Evaluasi pejabat terkait - Libatkan organisasi pedagang dalam pengambilan kebijakan “Kalau Pemkab Gresik tidak mau turun tangan, bagaimana nasib pedagang yang resmi" tutupnya.
Baca selengkapnya