Kembalikan Kejayaan Pasar Puspa Agro Seperti Dulu



Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!

Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!
Perekrut

DPW IKAPPI JATIM menandatangani petisi ini

DPW IKAPPI JATIM memulai petisi ini
Dulu Pasar Puspa Agro Sangat Di Kenal Se Asia Tenggara No. 2 Setelah Negara Thailand, Namun Kini Kondisi Pasar Puspa Agro Makin Miris & Sudah Tidak Berfungsi Seperti Dulu Lagi.

Pasar ini memiliki banyak sekali gedung dan sarana yang memadai namun tidak semua gedung berfungsi maksimal yang dilansir dari ikappijatimdpw.com Puspa Agro merupakan pusat perdagangan agrobisnis terbesar kedua se-Asia Tenggara setelah Thailand, berlokasi di desa jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Dengan Adanya Kami DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) JATIM Kami Akan Mencanangkan Program Gerakan Kembalinya Pasar Puspa Agro Seperti Sedia Kala.

Dan Menjadikan Ladang Bagi Para Petani & Pedagang Pasar Serta Menjadi Pusat Belanja Terbesar Se AsiaTenggara.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SEMARAK GREBEK PASAR RAKYAT SIDODADI CANDI SIDOARJO

Gambar
Sidoarjo, 16 Juni 2025 — Suasana Pasar Baru Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Resmikan Pembukaan PKL dan Kukuhkan Pengurus Unit Kerja IKAPPI Pasar Baru Sidodadi pagi ini penuh semangat dan antusiasme.  Dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas jejaring pelaku usaha mikro, kegiatan "Grebek Pasar Rakyat Sidodadi" resmi digelar. Kegiatan ini menjadi momentum penting dengan dibukanya secara resmi area PKL (Pedagang Kaki Lima) serta pengukuhan anggota pengurus Unit Kerja IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) di Pasar Baru Sidodadi. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur, Agus Susilo, dan DPD IKAPPI kab Sidoarjo serta turut dihadiri oleh pihak mpstore utusan kemenkop ukm dan Kepala Desa Sidodadi, yang memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan dan pembentukan struktur organisasi pedagang di pasar tersebut. Dalam sambutannya, Agus Susilo menekankan pentingnya sinergi antara pedagang, pemerintah kabupaten...
Baca selengkapnya

IKAPPI Jatim Desak Audit dan Penindakan Tegas Terhadap Masalah Distribusi Beras SPHP di Daerah

Gambar
Surabaya, 2 Agustus 2025. Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur, Agus Susilo, S.Pd, hadir dalam pertemuan resmi bersama BULOG Kantor Wilayah Jawa Timur Pada hari Kamis, 1 Agustus 2025,. Dalam pertemuan tersebut, Susilo menyampaikan secara langsung bahwa apa yang disampaikan dalam forum tidak sesuai dengan realita di lapangan. “Kami minta BULOG segera melakukan audit internal dan pengawasan yang nyata. Di forum bicara mutu baik, tapi di pasar masyarakat menerima beras tidak layak konsumsi. Ini fakta!” tegas Susilo. DPW IKAPPI Jatim menemukan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari beras SPHP yang berkualitas buruk (berkutu, menir, bau apek), hingga tidak terserapnya stok secara maksimal — khususnya di bulan Juli 2025 yang realisasi distribusinya hanya di bawah 200 ton. Kondisi ini memicu krisis kepercayaan masyarakat dan pedagang terhadap program pangan resmi pemerintah. “Ini bukan hanya soal distribusi. Ini soal kepercayaan rakyat. Kalau berasnya tidak layak, pedagang dirugikan, m...
Baca selengkapnya

IKAPPI JATIM GERAM KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Gambar
Gresik – Ketua IKAPPI Jawa Timur, Susilo, menyampaikan kritik pedas terhadap Pemerintah Kabupaten Gresik terkait maraknya PKL liar yang menjamur di trotoar depan Pasar Gresik dan Pasar Baru Gresik. “Jika pemerintah membiarkan trotoar dijadikan pasar ilegal, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap pedagang kecil yang taat aturan,” ujar Susilo. Pedagang resmi dirugikan secara ekonomi karena pembeli lebih memilih berbelanja di area luar pasar yang tidak tertib. Mereka juga tetap diwajibkan membayar retribusi, sedangkan PKL liar bebas berjualan di area strategis tanpa kontribusi dan pengawasan. IKAPPI Jatim mendesak: - Penertiban segera oleh Satpol PP dan Dinas Pasar - Evaluasi pejabat terkait - Libatkan organisasi pedagang dalam pengambilan kebijakan “Kalau Pemkab Gresik tidak mau turun tangan, bagaimana nasib pedagang yang resmi" tutupnya.
Baca selengkapnya