BERSAMA IKAPPI PEDAGANG BISA MEMILIKI RUMAH HUNIAN DAN JAMINAN SOSIAL.


Pengurus DPW IKAPPI Jatim Unit Kerja Kabupaten Mojokerto, Adi Sugiarto, S.IP menjelaskan bahwa tujuan utama acara ini adalah bukti konkrit IKAPPI dalam memperjuangkan kesejahteraan para pedagang pasar. Dalam hal ini untuk para pedagang yang ingin memiliki rumah sendiri, IKAPPI memberikan beberapa kemudahan dan keringanan dalam proses dan pembayaran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Bukan hanya itu, demi melindungi hak-hak sosial para pedagang, IKAPPI bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan sosial melalui Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.


“Acara ini bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan para pedagang, terutama bagi mereka yang ingin mempunyai rumah sendiri, kami memberikan kemudahan dan keringanan dalam proses pembayaran melalui KPR di Bank Tabungan Nasional (BTN). Selain itu, IKAPPI juga mengharapkan para pedagang pasar Kemlagi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar memperoleh beberapa macam santunan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.” Ungkap Adi Sugiarto saat di hubungi sekilasmedia.com

Lebih detail, Developer Perumahan Bersubsidi PT Abadi Megah Jaya, Victor Felix Susanto memaparkan bahwa Bank BTN memberikan subsidi sebesar 40 juta bagi para pedagang yang mengambil kredit perumahan. Harga tunai rumah sebenarnya sebesar 150 juta namun karena disubsidi bank BTN 40 juta Sehingga sisanya yang tinggal 110 juta di lunasi dengan cara kredit. Jadi para pedagang tinggal membayar uang muka atau DP sebesar 1,5 juta maka sudah bisa memiliki rumah sendiri.

“Jadi bapak ibu mengangsur sisanya yang di subsidi tadi sebesar 110 juta. Cukup dengan DP 1,5 juta panjenengan bisa punya rumah sendiri. Masalah angsuran per bulan bisa kita rundingkan bersama” Ungkap Victor.

Paparan materi berikutnya adalah tentang Santunan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Hany Wicaksono dari BPJS TK memaparkan bahwa Para pedagang ini termasuk peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Jika menjadi peserta BPJS TK, maka mereka berhak mendapatkan Santunan Kematian yang di akibatkan pekerjaan sebesar 70 juta, Santunan Kematian bukan akibat pekerjaan sebesar 42 juta dan Pengobatan dan Perawatan sakit sampai sembuh. Besaran iuran yang dibayarkan peserta tiap bulannya juga termasuk sangat murah yaitu sebesar Rp 16.800.

“Bapak ibu iuran BPJSTK cukup murah hanya 16.800 rupiah tiap bulan, panjenengan bisa memperoleh santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 70 juta, santunan kematian bukan akibat kerja sebesar 42 juta dan biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit gratis sampai panjenengan sembuh,” Papar Hany.


Hany menambahkan jika ingin mendaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menghubungi Agen Perisai BPJSTK Kabupaten Mojokerto yaitu Saudara Adi Sugiarto (0858 5989 5477), Rahmad Bayu, Samuji dan Saudari Yenny Kusumayanti. Hadir juga dalam acara ini yaitu Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur, Agus Susilo, S.Pd

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SEMARAK GREBEK PASAR RAKYAT SIDODADI CANDI SIDOARJO

Gambar
Sidoarjo, 16 Juni 2025 — Suasana Pasar Baru Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Resmikan Pembukaan PKL dan Kukuhkan Pengurus Unit Kerja IKAPPI Pasar Baru Sidodadi pagi ini penuh semangat dan antusiasme.  Dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas jejaring pelaku usaha mikro, kegiatan "Grebek Pasar Rakyat Sidodadi" resmi digelar. Kegiatan ini menjadi momentum penting dengan dibukanya secara resmi area PKL (Pedagang Kaki Lima) serta pengukuhan anggota pengurus Unit Kerja IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) di Pasar Baru Sidodadi. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur, Agus Susilo, dan DPD IKAPPI kab Sidoarjo serta turut dihadiri oleh pihak mpstore utusan kemenkop ukm dan Kepala Desa Sidodadi, yang memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan dan pembentukan struktur organisasi pedagang di pasar tersebut. Dalam sambutannya, Agus Susilo menekankan pentingnya sinergi antara pedagang, pemerintah kabupaten...
Baca selengkapnya

IKAPPI Jatim Desak Audit dan Penindakan Tegas Terhadap Masalah Distribusi Beras SPHP di Daerah

Gambar
Surabaya, 2 Agustus 2025. Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur, Agus Susilo, S.Pd, hadir dalam pertemuan resmi bersama BULOG Kantor Wilayah Jawa Timur Pada hari Kamis, 1 Agustus 2025,. Dalam pertemuan tersebut, Susilo menyampaikan secara langsung bahwa apa yang disampaikan dalam forum tidak sesuai dengan realita di lapangan. “Kami minta BULOG segera melakukan audit internal dan pengawasan yang nyata. Di forum bicara mutu baik, tapi di pasar masyarakat menerima beras tidak layak konsumsi. Ini fakta!” tegas Susilo. DPW IKAPPI Jatim menemukan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari beras SPHP yang berkualitas buruk (berkutu, menir, bau apek), hingga tidak terserapnya stok secara maksimal — khususnya di bulan Juli 2025 yang realisasi distribusinya hanya di bawah 200 ton. Kondisi ini memicu krisis kepercayaan masyarakat dan pedagang terhadap program pangan resmi pemerintah. “Ini bukan hanya soal distribusi. Ini soal kepercayaan rakyat. Kalau berasnya tidak layak, pedagang dirugikan, m...
Baca selengkapnya

IKAPPI JATIM GERAM KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Gambar
Gresik – Ketua IKAPPI Jawa Timur, Susilo, menyampaikan kritik pedas terhadap Pemerintah Kabupaten Gresik terkait maraknya PKL liar yang menjamur di trotoar depan Pasar Gresik dan Pasar Baru Gresik. “Jika pemerintah membiarkan trotoar dijadikan pasar ilegal, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap pedagang kecil yang taat aturan,” ujar Susilo. Pedagang resmi dirugikan secara ekonomi karena pembeli lebih memilih berbelanja di area luar pasar yang tidak tertib. Mereka juga tetap diwajibkan membayar retribusi, sedangkan PKL liar bebas berjualan di area strategis tanpa kontribusi dan pengawasan. IKAPPI Jatim mendesak: - Penertiban segera oleh Satpol PP dan Dinas Pasar - Evaluasi pejabat terkait - Libatkan organisasi pedagang dalam pengambilan kebijakan “Kalau Pemkab Gresik tidak mau turun tangan, bagaimana nasib pedagang yang resmi" tutupnya.
Baca selengkapnya